Lis Buka Turnamen Sepak Takraw LPM CUP

Lis Buka Turnamen Sepak Takraw LPM CUP

Tanjungpinang, Tuah Kepri – Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah membuka turnamen sepak takraw Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Bukit Cermin CUP I, yang dilaksanakan di lapangan Kelurahan Bukit Cermin, Sabtu (31/10).

Pembukaan tersebut ditandai dengan tendangan pertama oleh Walikota Tanjungpinang, serta diawali dengan pertandingan eksebisi antara tim takraw Bappeda melawan tim takraw Dispora. Turnamen ini diikuti oleh 30 tim takraw se-Kota Tanjungpinang dan berlangsung hingga 7 November 2015.Turnamen ini dalam rangka membangun kemitraan dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang, khususnya dalam pembinaan dan pengembangan kegiatan keolahragaan.

Dalam sambutnya Lis menyampaikan, sejak tahun 2014 sepak takraw adalah salah satu dari 7 cabang prioritas didalam pelaksanaan pengembangan keolahragaan di Kota Tanjungpinang. “Dalam hal ini, sepak takraw akan dijadikan target pembinaan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Pemuda dan Olahraga. Namun 7 cabang-cabang olahraga prioritas tersebut belum terlaksana sesuai dengan harapan, tentunya dilihat duludaripada prestasi yang kita peroleh,”.kata Lis.

Kendala yang pertama, katanya, belum optimalnya kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas terkait. Yang kedua, kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang berkembangnya olahraga di Tanjungpinang. Tentunya diperlukan pemberian insentif-insentif agar dilakukan perbaikan pembinaan cabang olahraga.

“Untuk target Pemerintah Kota Tanjungpinang pada tahun depan 2016 mendatang, Insya Allah akan merevitalisasi total lapangan olahraga Sulaiman Abdullah supaya menjadi lapangan olahraga yang berstandar nasional dan memulai pembangunan sirkuit untuk mengantisipasi aksi balap liar anak-anak remaja, mengarahkan mereka menyalurkan sesuai minat dan bakat mereka. Tapi kita mempertimbangkan dahulu kondisi keuangan daerah dan sekitar tahun 2017, akan kita bangun indoor stadium salah satunya adalah sarana dan prasarana khusus untuk sepak takraw,”.kata Lis.

Terpisah Suyahdi, selaku Ketua Panitia Turnamen mengatakan sepak takraw merupakan salah satu cabang olahraga yang digemari masyarakat, khususnya generasi muda. Namun pengembangannya masih kurang. “Melihat kondisi ini maka kami LPM Kelurahan Bukit Cermin tergugah dan segera menggelar turnamen ini,” katanya.

Adapun maksud dan tujuan diselenggarakannya turnamen sepak takraw ini, katanya, untuk menjalin silaturahmi antar pengurus LPM dengan Pemerintah dan para atlet takraw di Kota Tanjungpinang. Juga sebagai wadah atau tempat melahirkan bibit-bibit pemain sepak takraw yang handal, sehingga dapat mengembangkan minat dan bakat para pemain sampai ke kancah internasional.

Selanjutnya Walikota menendang bola takraw secara resmi bahwa telah dibuka oleh Walikota. Serta diawali dengan pertandingan eksebisi antara tim takraw Bappeda melawan tim takraw Dispora. Dan turnamen ini diikuti oleh 30 tim takraw se-Kota Tanjungpinang dan berlangsung hingga 7 November 2015.

Turnamen tersebut dihadiri oleh Kabid Keolahragaan Dinas Pemudan dan Olahraga, Camat Tanjungpinang Barat, Lurah Bukit Cermin, pengurus LPM Kelurahan Bukit Cermin, Tokoh dan Pemuka Masyarakat.(Afrizal)

Tanjungpinang Terima Penghargaan Kota Layak Anak

Humas Pemko Tanjungpinang-Pemerintah kota Tanjungpinang dibawah kepemimpinan Lis -Syahrul kembali menerima penghargaan.  Kali ini prestasi perdana sebagai Kota Layak Anak tingkat Pratama.  Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yanbise kepada Walikota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah di Sweesbel Hotel,  Pekanbaru, Sabtu (22/7).

Dikatakan Yohana, Kabupaten/Kota penerima penghargaan kota layak anak patut berbangga,  karena harus menempuh seleksi yang sangat ketat dari tim evaluasi yang bukan hanya saja melibatkan satu kementrian teknis,  tetapi juga melibatkan banyak lembaga yang berkaitan dengan anak seperti Kementrian Pemberdayaan Perempuan,  Kementrian Kesehatan,  Kementrian Hukum dan Ham,  Kementrian Dalam Negeri,  Kementrian Bappenas, Komisi Perlindungan Anak Indonesia serta pakar anak. 
Lebih lanjut dikatakannya bahwa ada tingkatan kota layak anak,  yaitu kota layak anak tingkat pratama,  madya,  utama dan kota layak anak.  Namun hingga saat ini belum ada satupun kota di Indonesia yang mendapat predikat kota layak anak.
Untuk mencapai hal tersebut perlu komitmen yang kuat dari pemerintah daerah,  kerjasama semua pihak,  media,  masyarakat,  kelembagaan, pihak eksekutif dan legislatif. 

Sementara itu Lis merasa bahagia atas penghargaan yang diterima Pemko Tanjungpinang dimana untuk pertama kalinya Tanjungpinang mendapat penghargaan tersebut sejak Tanjungpinang berdiri. Ia juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Tanjungpinang,  OPD Pemko Tanjungpinang,  serta seluruh elemen yang ada yang telah mendukung dan terjalin kerjasama yang baik sehingga prestasi tersebut dapat diraih. 

Lebih lanjut dikatakannya ada 24 kriteria penilaian yang dibagi menjadi 5 kluster yaitu anak berhak mendapatkan akte kelahiran,   pendidikan yang layak,  pelayanan kesehatan yang baik dan tidak diskriminatif,  mendapatkan kesejahteraan anak,  tersedianya sarana dan prasarana anak berkebutuhan khusus, serta penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. 

Meskipun Tanjungpinang mendapat penghargaan kota layak anak,  namun bukan berarti permasalahan anak tidak ada,  akan tetapi pemerintah kota Tanjungpinang berupaya meminimalisir permaslaahan anak serta berkomitmen menciptakan kota layak anak, sehingga kota Tanjungpinang layak untuk tempat tinggal anak,  dan anak juga dapat mengembangkan kreativitasnya,  tambah Lis. 

Dengan kondisi yang ada Tanjungpinang terpilih menjadi Kota Layak Anak tingkat Pratama bersama 126 kabupaten/kota Se-Indonesia.  Fasilitas umum,  sarana prasana yang mendukung yang ramah anak seperti Puskesmas, sekolah yang ramah terhadap lingkungan anak, taman bermain,  anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang berkaitan dengan anak, dan regulasi menjadi bagian penilaian yang terdapat pada 24 kriteria penilaian.  Dengan keterbatasan yang ada, kata Lis kedepannya Tanjungpinang harus memperbaiki sarana dan sarana untuk fasilitas anak.  "Anggaran dari APBD untuk permainan anak cukup besar, namun karena saat ini masih terjadi defisit anggaran, maka disesuaikan dengan kebutuhan yang menjadi skala perioritas.  

Puncak peringatan hari anak nasional Minggu (23/7) dilaksanakan di gedung daerah Pekanbaru, dihadiri oleh Presiden RI Jokowidodo beserta istri, ibu wakil Presiden,  Mentri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak serta Mensesneg. 

Pada kesempatan tersebut yona menyampaikan bahwa Pekanbaru memiliki angka kekerasan terhadap anak cukup tinggi, begitu juga traficking anak. selain di Pekanbaru Provinsi Riau juga di Kota Batam,  Tanjungpinang dan daerah lain provinsi Kepulauan Riau.  "Hal ini sangat memprihatinkan" ujar Yohana." Jangan ada lagi bulying,  depresi,  traficking anak,  kekerasan kepada anak.  Hukum seberat-beratnya bagi pelaku kekerasan seksual kepada anak.
 Hal tersebut sudah disetujui Presiden dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dimana dalam undang-undang tersebut ada sanksi bagi pelaku kekerasan seksual kepada anak berupa hukuman kebiri,  hukum seumur hidup,  dan bisa ditembak mati. Anak indonesia dilindungi negara. 

Jokowi pada kesempatan tersebut menghibur anak dengan permainan sulapnya mebuat anak-anak tampak riang gembira.  Ia juga menghimbau kepada seluruh anak Indonesia tidak boleh membuli,  mengejek,  mencemooh,  mencela teman,  dan harus saling bantu -membantu. Anak-anak boleh bercita-cita setinggi-tingginya tetapi harus diikuti dengan belajar keras agar cita-cita dapat tercapai. 

Lis Tutup Tanjungpinang Internasional Dragon Boat Race 2015


Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah menutup event Tanjungpinang Internasional Dragon Boat Race (DBR) 2015 pada hari ke tiga di Sungai Carang Tanjungpinang, Minggu (25/10).

Lomba perahu naga yang mengikutserakan tim dari dalam dan luar negeri itu, disambut dengan antusias masyarakat Kota Tanjungpinang, hal itu terlihat dengan ramainya warga yang berdiri disepanjang jalan di jembatan dan tepian perairan sungai carang.

Lis, menyampaikan selamat kepada tim yang menjadi juara pada event bergengsi ini,” Saya ucapkan selamat kepada tim Jambi dan tim lainnya yang telah menjadi juara di ajang bergengsi ini, “.kata Lis.

Lanjut dikatakan Lis, ajang ini tidak semata-mata untuk mendapatkan juara, namun ambil hikmah dari setiap tahunnya. "Dimana ajang ini dapat mempererat jalinan silaturahmi, memupuk rasa kebersamaan diantara kita. Semoga jalinan kebersamaan ini akan terus berkelanjutan," ujarnya.

Namun dia mengatakan, apabila didalam pelaksanaan ini masih belum sempurna, Pemko Tanjungpinang akan terus menevaluasi kekurangan yang ada untuk diperbaiki. " kedepan event ini akan kami kemas dengan kreasi-kreasi festival budaya lainnya, yang nantinya akan mengenjot meningkatnya pariwisata di kota tanjungpinang,” katanya.

[Baca Kader PKK tingkatkan kemampuan di Tanjung Pinang]

Terpisah Kepala Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kota Tanjungpinang, Juramadi Esram mengatakan, untuk tahun 2014 lalu tim yang menyabet piala Gubernur Kepri dari Polis Diraja Malaysia, namun pada tahun 2015, tim yang berhasil menjadi juara umum pada Tanjungpinang Internasional Dragon Boat Race (DBR) adalah Tim Podsi Jambi. “Selamat pada tim podsi Jambi “katanya.

Di kejuaraan Tanjungpinang Internasional DBR 2015, yang memperebutkan piala bergilir Gubernur Provinsi Kepri dan uang pembinaan, tim Podsi Saralangun Jambi berhasil membuktikan ketangguhannya dengan meraih waktu tercepat yakni 2 menit 27 detik. Tim podsi jambi berhasil memboyong piala bergilir Gubernur Provinsi Kepri dan uang pembinaan sebesar Rp 40 Juta, untuk juara kedua dimenangkan oleh tim Kabupaten Siak dengan porelehan waktu 2 menit 29 detik dan berhak mendapat uang pembinaan sebesar Rp 25 Juta.

Sementara pada urutan ke tiga dimenangkan oleh tim Slamat Jaya Batam dengan mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp 20 Juta, sedangkan untuk juara harapan satu dimenangkan oleh Tim Polis Diraja Malaysia dengan hadiah uang pembinaan sebesar Rp 10 Juta.

Penyerahan tropi dan hadiah tersebut diserahkan langsung oleh Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, dengan didampingi Wakil Walikota Tanjungpinang, Syahrul, Setdako Tanjungpinang, Riono, serta Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri. Selain menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba perahu naga, Lis juga menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba kayak single.

Kejuaraan Tanjungpinang Internasional DBR 2015 yang merupakan Agenda wisata tahunan yang berlangsung di Perairan Sungai Carang Tanjungpinang, pada Jum’at (23/10) lalu, secara resmi dibuka oleh Pejabat Gubernur Kepri, Agung Mulyana, ditandai dengan pemukulan tambur dan melepas balon ke udara.

Agung mengatakan Kepri sebagai poros pariwisata harus bisa dimaksimalkan untuk perkembangan sektor industri pariwisata.

"Saya sangat mendukung terselenggaranya kegiatan ini, event dragon boat ini merupakan salah satu andalan di Provinsi Kepri yang bisa meningkatkan jumlah pengunjung pariwisata dari mancanegara, dan pemerintah provinsi sendiri siap mendukung untuk mengenjot kemajuan pariwisata di Kota Tanjungpinang maupun Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri," kata Agung.

Ia berharap, dengan adanya event wisata dan olahraga ini, dapat melahirkan atlet-atlet yang handal di pentas Nasional dan Internasional. "Selamat bertanding dan jungjung tinggi sportifitas," ujarnya.

Tampak hadir pada acara penutupan itu, unsur pimpinan FKPD, Pimpinan DPRD dan Aggota DPRD Kota Tanjungpinang, ketua TP-PKK Kota Tanjungpinang, Yuniarni Putoko Weni, ketua GOW Juariah Syahrul, serta ketua DWP Ersa Famella Riono.

Jambore Kader PKK Wadah Tingkatkan Kemampuan

Pelaksanaan jambore tim Kader pengerak (TP) ibu-ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Kota Tanjungpinang tahun 2015
Pelaksanaan jambore tim Kader pengerak (TP) ibu-ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Kota Tanjungpinang tahun 2015

Pelaksanaan jambore tim Kader pengerak (TP) ibu-ibu Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Kota Tanjungpinang tahun 2015, di ikuti oleh 18 Kelurahan dan 4 Kecamatan di Gedung Wanita Tun Fatimah, Jalan Daeng Celak, Senggarang. Jambore kader PKK merupakan wadah meningkatkan kemampuan, menampilkan kreatifitas, yaitu salah satunya melalui atraksi, menyanyi dan menari dengan kostum buatan yang unik seperti dari daun, kertas dan sampah daur ulang.

Jambore PKK yang dilaksanakan, merupakan wahana untuk meningkatkan kemampuan para kader dalam melaksanakan 10 program pokok PKK. Juga selain itu, sebagai evaluasi yang dapat meningkatkan motivasi kader dalam menunjang terwujudnya keluarga sehat dan sejahtera, hal itu saat disampaikan Ketua TP-PKK Kota Tanjungpinang Yuniarni Pustoko Weni.

Bahkan kegiataan ini juga dapat mempererat tali silaturahmi dan saling berbagi untuk memberikan solusi dalam pemecahan permasalahan di masyarakat, terutama untuk kader dan jambore ini dilaksanakan sebagai wujud penghargaan terhadap para kader PKK yang telah menjalankan perannya di masyarakat tanpa kenal lelah, dalam membantu pemerintah memperdayakan dan mensejahterakan keluarga.

Acara tersebut di buka oleh Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah SH dengan ditandai pelepasan balon dan juga dihadiri Wakil walikota Tanjungpinang, Syahrul, ketua PKK Provinsi, Sekda Kota Tanjungpinang, para SKPD, Camat, Lurah dan warga masyarakat.

Narasi Foto: AFRIZAL

Arsip berita : 13 November 2015

Walikota Tanjungpinang, "Pembangunan Fisik Tidak Terkejar Jelang Akhir 2015"

Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah
Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah

Pelaksanaan pembagunan fisik di Kota Tanjungpinang memasuki akhir tahun 2015 tidak terkejar, melihat pada tahun ini hanya tingggal sekitar satu bulan lebih.

"Tidak bisa terlaksananya pembagunan tersebut, dikarenakan pengaruh devisit anggaran pada tahun 2015 ini. Sehingga pelaksanaan pembagunanya tidak terkejar, meskipun APBD Perubahan tahun 2015 sudah disahkan," kata Lis.


Namun untuk melakukan pembangunan tersebut, kata Lis, Pemerintah Tanjungpinang akan berkoordinasi dengan pihak Provinsi Kepri dan Gubernur sudah melakukan rapat bersama kepala daerah Kabupaten Kota beberapa hari lalu untuk membahas anggaran.

"Dimana yang harus dikerjakan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang dan yang mana harus dikerjakan oleh pemerintah Provinsi dan itu sudah disampaikan oleh Gubenur Kepri," ujar Lis.

Karena permasalahanya sekarang untuk pembangunan di Kota Tanjungpinang, masih tergantung melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).


Bahkan setiap daerah di Indonesia untuk pelaksanaan pembangunan, 75 persen masinh tergantung dari dana APBD.

Namun ada juga daerah yang tidak bergantung pada Anggaran yang mengunakan dana APBD tersebut, seperti salah satunya Kota Batam.

Karena katanya, Kotaa Batam merupakan daerah industri dan pendapatannyarata-rata berasal dari Pendapatan dari Anggaran Daerah (PAD) yang mereka hasilkan. Sedangkan untuk di Kota Tanjungpinang bukan kawasan Industri dan bukan daerah penghasil.

Selain membahas anggaran APBD kata Lis, pada duduk bersama Gubernur Kepri tersebut, juga membahas dana APBN untuk didaerah seperti Dana Alokasi Khusus (DAK).


(Afrizal)

Arsip berita : 13 November 2015

90 KUBE Ikuti Latihan Industri Rumahan

Walikota Tanjungpinang salami peserta pelatihan kube
Walikota Tanjungpinang salami peserta pelatihan kube

Sebanyak 90 orang Kelompok Usaha Bersama (KUBE) perempuan di 18 Kelurahan Kota Tanjungpinang, mengikuti pelatihan pembinaan industri rumahan.

Pelatihan tersebut dilaksanakan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3KAB) Tanjungpinangg dan secara resmi dibuka oleh Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, di Aula Bulang Linggi, Badan Perpustakaan Arsip dan Museum Kota Tanjungpinang, pada Kamis (12/11).

Program-program pemerintah diberikan kepada masyarakat, tak lain adalah untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Khususnya dalam upaya menumbuhkan industri kreatif dan menciptakan kaum ibu sebagai entrepreneur untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

"Program pemerintah ini dibuat untuk ibu rumah tangga, supaya teori-teori dari pelatihan yang diberikan bisa di praktekkan dengan menghasilkan prodak-prodak unggulan di Kota Tanjungpinang," kata Lis.


Karena dikatakan Lis, melalui pelatihan ini, diharapkan ibu-ibu bisa mengembangkan kembali usaha-usahanya, seperti pembuatan jilbab, jamur crispy.

"Ibu-ibu bisa berkoordinasi dengan pemerintah, bisa saja itu kita jadikan oleh-oleh untuk tamu yang datang di Kota Tanjungpinang. Intinya kita bisa menciptakan produk yang kreatif di Kota Tanjungpinang, agar industri rumahan dapat lebih produktif dan inovatif,” kata Lis.

Sementara tugas BP3AKB, kata Lis, lakukan pengawasan terhadap program-program yang dilaksanakan, sehingga bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat,” Kalau usahanya maju bisa ditambah lagi dananya, jadi bisa lebih berkembang “. Tutur Lis


Sementara itu, Kepala BP3KAB Kota Tanjungpinang, Ahmad Yani, , mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan dan produktifitas industri rumahan melalui pemberdayaan perempuan, sehingga mampu menekan kemiskinan di Kota Tanjungpinang.

Kegiatan yang diikuti 90 orang dari pelaku kelompok usaha KUBE perempuan, berlangsung selama tiga hari 11 sampai 14 Nopember 2015.

"Pelatihan tersebut membuat Jilbab dan crispy, untuk prakteknya nanti akan dilaksanakan di SMK negeri 2 Tanjungpinang,”katanya.

Pada kesempatan tersebut, peserta juga diberikan bantuan berupa packaging makanan, bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Walikota Tanjungpinang.


(Afrizal)

Arsip berita : 12 November 2015

PLN Harus Bisa Penuhi Kebutuhan Listrik Masyarakat

Pj Gubernur Kepri Resmikan Energize Interkoneksi Batam Bintan
Pj Gubernur Kepri Resmikan Energize Interkoneksi Batam Bintan

Dengan diresmikannnya Energize Interkoneksi 150 KV Batam-Bintan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (Kepri), harus bisa memenuhi harapan masyarakat Kepri dalam kebutuhan persediaan listrik.

"Kita bersyukur dan berterimakasih dengan diresmikannya interkoneksi listrik. Tapi yang terpenting PLN harus bisa menjawab dan memenuhi tuntutan masyarakat dengan ketersediaan listrik," kata Anggota Komisi III DPRD Kepri, Sofyan Samsi usai mengikuti acara peresmian Energize Interkoneksi Listrik Batam-Bintan di Tanjung Uban. Selasa (10/11).


Ia mengatakan dan mengapresiasi PLN yang telah bekerja keras dalam pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat Kepri. "Kita mengapresiasi, namun jika masih ada pemadaman pihak PLN harus bisa menjelaskan penyebab dan solusinya kepada masyarakat. Jika memang itu karena faktor alam dan diluar kemampuan PLN kita bisa memakluminya," ucapnya.

Dengan harapan diresmikannya Interkoneksi ini, PLN bisa berkomitmen dalam memenuhi ketersediaan listrik di Kepri.

Terpisah, Dwisoeryo Abdullah Manger SDM dan Umum dan Humas PLN wilayah Riau dan Kepri mengatakan, pemenuhan listrik di Tanjungpinang saat ini dalam proses penyelesaian transmisi. "Kami berusaha melakukan yang terbaik dalam pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat Kepri dan saat ini dalam proses penyelesaian transmisi," katanya.


Diakuinya, untuk pemenuhan kebutuhan listrik tersebut, PLN masih terkendala di pembebasan lahan, baik hutan lindung maupun tanah adat. "Apabila lahan yang dibutuhkan PLN sudah tersedia, maka PLN bisa menjamin tegangan 250 MW masuk melalui saluran tegangan tinggi (Sutet).

Bahkan ia menegaskan, pihaknya juga sangat komitmen dengan pemenuhan kebutuhan listrik Kepri. "Kita komit mendukung kelistrikan di pulau Bintan dan itu bisa kita penuhi asalkan saluran transmisi tersebut bisa sampai kesana. Dan kita berharap dukungan kepada semua elemen masyarakat dan stakeholder maka Desember tahun ini bisa terpenuhi. Dan untuk kebutuhan dari Sri Bintan ke Air Raja dan dari Air Raja ke Kijang bulan Juni tahun depan bisa diselesaikan," katanya.


Pejabat Gubernur Kepri Agung Mulyana mengatakan, interkoneksi listrik ini merupakan salah satu upaya PLN untuk memecahkan permasalahan kurangnya kemampuan PLN untuk membangun pembangkit-pembangkit baru secara cepat, khususnya di pulau Bintan. Sehingga solusi yang terbaik adalah dengan menyalurkan surplus transmisi dari Gardu Induk Sri Bintan, Gardu Induk Air Raja dan Gardu Induk Kijang.

"Untuk mendukung upaya mewujudkan ketahanan energi, di pulau Bintan ini telah dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Compressed Natutal Gas (CNG) Marine di Tekojo dengan kapasitas 12 MW dan telah menyalurkan daya sebesar 9 MW, serta PLTG CNG Marine berkapasitas 9 MW di Pulau Dompak dan telah menyalurkan daya sebesar 3 MW ke sistem Tanjungpinang yang baru saja diresmikan tadi siang," kata Agung.

Dengan semakin meningkatnya pasokan energi listrik di pulau Bintan, Agung berharap PLN dapat meningkatkan pelayanan penyediaan energi listrik di daerah-daerah lain di Kepri, yang masih belum dapat dialiri listrik 24 jam.


(Afrizal)

Arsip berita : 11 November 2015

213 Orang Kecamatan Tanjungpinang Barat Ikuti Pengetahuan Pemilu

Lis Sampaikan Gunakan Hak pilih Pada Pemilukada
Lis Sampaikan Gunakan Hak pilih Pada Pemilukada

Sebanyak 213 masyarakat perwakilan RW, RT, tokoh pemuda dan agama di Kecamatan Tanjungpinang Barat, melaksanakan kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pemilihan umum (Pemilu) di Pilkada tahun 2015.

Kegiatan tesebut dilaksanakan Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kota Tanjungpinang dengan tema "Kita wujudkan pemilih cerdas menuju Pilkada Beritegritas" di Kecamatan Tanjungpinang Barat, yang dibuka oleh Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah Selasa (10/11).


"Mari kita wujudkan pemilih cerdas menuju Pilkada Beritegritas dengan tujuan untuk memberikan pengetahun, pemahaman dan pengetahun kepada pemilih pada Pilkada Desember 2015," kata Kepala Kesbangpolinmas Tanjungpinang Wankamar.

Karena dikatakan Wan Kamar, melihat kesadaran masyarakat di Kecamatan Kecamatan Tanjung pinang Barat, data untuk memilih di Pemilu masih kurang.

"Hanya sekitar 43 persen hingga 47 persen yang memilih di Kecamatan Tanjungpinang Barat. Maka dari itu kita laksanakan kegiatan ini agar pemilih lebih meningkat pada Pemilu Pilkada 2015 mendatang," ujarnya.


Terpisah Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengatakan, dalam Pemilu masyarakat harus bisa mengunakan hak pilihya.

"Jangan berdasarkan undangan harus memilih dan itu tidak benar, yang benar hanya ada surat pemberitahuan untuk segera memilih. Apalagi di Kecamatan Tanjungpinang Barat menurut Kesbangpolinmas hanya yang memilih sekitar 43 persen hingga 47 persen," kata Lis.

Untuk meningkatkan jumlah pemilih kata Lis, harus ada proaktif atau peran dari Lurah, RW dan RT setempat.

"Apabila melihat pada orde baru, partisipasi masyarakat dalam memilih dipemilu cukup tinggi sekitar 80 persen lebih, bila dibanding pada tahun sekarang pemilihnya kurang. Karena dimasyarakat rumor berkembang katanya memilihpun kita juga kayak begini. Bahkan ketika ingin memilih, ditanyakan uangnya piro," kata Lis saat mendegar mengucapakan tanggapan masyarakat ketika memilih.


Untuk itu Walikota Tanjungpinang meningkatkan persentase jumlah pemilih. Dan juga berencana akan membicarakan kepada KPU akan memberikan satu ekor kambing bagi daerah pemilih yang paling banyak.

"Ini baru rencana yang akan kita di laksanakan, supaya tingkat jumlah atau persentse pemiih lebih meningkat pada Pemilukada 2015," kata Lis.


(Afrizal)

Arsip berita : 11 November 2015

Satreskrim Tanjungpinang Ringkus Pelaku Curat Di Villa Akasia

Tiga Pelaku Curat di Tanjungpinang
Tiga Pelaku Curat di Tanjungpinang

Tiga orang tersangka pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat) yang melakukan aksinya di Kota Tanjungpinang pada Minggu 18 Oktober 2015 lalu pukul 18.00 wib, ditangkap Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tanjungpinang, Senin (09/11) malam di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

Tiga pelaku tersebut, berinisial FM (43), AR (42) dan HM (35). Dari tangan pelaku, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti (BB) 1 unit Samsung TAB warna putih, 1 unit alat-alat bangunan yang digunakan untuk membobol rumah dan 1 keping emas yang sudah dilebur. Hal ini disampaikan Kepala Polisi Resor (Kapolres) Tanjungpinang, AKBP Kristian Parluhutan Siagian, saat ekspose kasus tersebut Selasa (10/ 11/2015) siang di Mapolres Tanjungpinang.

"Setelah menerima laporan, langkah selanjutnya dilakukan penyelidikan. Setelah diperoleh informasi bahwa pelaku berada di Palembang, akhirnya Satreskrim Polres Tanjungpinang Selasa (10/11) dini hari bekerja sama dengan pihak kepolisian Palembang akhirnya menangkap tersangka FM," kata Kapolres AKBP Kristian Parluhutan Siagian.


Selanjutnya, kata Kristian dari tersangka dilakukan pengembangan, dari pengembangan tersebut akhirnya tertangkap dua orang pelaku lain yaitu AR dan HM.

"Pelaku sebenarnya ada lima orang, tiga ketangkap dan dua orang tersangka lagi melarikan diri. Saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan masih dalam kejaran Polres Tanjungpinang," ujar Kristian.

Pelaku tersebut, kata Kristian sebelumnya telah melakukan aksinya di tiga tempat, masing-masing di Perumahan Komplek Villa Akasia Kelurahan Tanjungpinang Timur Kecamatan Bukit Bestari, Jalan Pemuda depan TK Al Rasyid dan Komplek Palm Residence Sukaberenang Tanjungpinang.


Adapun barang barang yang hilang yang dilakukan pelaku di Perumahan Komplek Villa Akasia Kelurahan Tanjungpinang Timur Kecamatan Bukit Bestari, yakni 2 untai kalung, 5 buah gelang, 3 bentuk cincin, 2 pasang anting anting, 1 unit laptop Accer putih, 1 unit laptop acer biru, 1 unit Samsung Tab warnah putih, dan uang tunai Rp 2 juta. Total kerugian mencapai Rp 100 juta.

Kemudian dalam ekspos tersebut para pelaku mempraktekan cara cepat membobol kunci rumah, tak butuh waktu lima menit untuk membocol kunci rumah.

Atas kejaian ini, Kapolres Tanjungpinang meminta warga Kota Tanjungpinang terus waspada. apabila hendak meninggalkan rumah.


(Afrizal)

Arsip berita : 11 November 2015

Sejahterakan Masyarakat Cara Terbaik Hargai Jasa Pahlawan

Pj Gubernur Kepri Ziarah Makam Pahlawan

Dalam rangka memperingati hari Pahlawan Nasional ke-70 , Pj Gubernur Provinsi Kepri, Agung Mulyana menghadiri apel ziarah nasional di Taman Makam Pahlawan (TMP) Pusara Bhakti KM.5 bawah, bersama TNI dan Polri, veteran, SKPD dan beberapa organisasi sosial kemasyarakatan Tanjungpinang, Senin (9/11/).

Dalam apael ziarah tersebut, bertindak sebagai Inspektur Upacara pada kesempatan ini Danrem 003 Wira Pratama Kolonel. Inf. Madsuni.


Usai acara, kepada wartawan Gubernur mengatakan kegiatan ini adalah dalam rangka memperingati hari Pahlawan Nasional ke-70. Dengan tujuan untuk mengenang jasa pengabdian dan pengorbanannya.


“Melalui momen ini, mari kita sama-sama mengembangkan solidaritas. Bersamaan dengan itu kita juga mengembangkan program-program untuk mensejahterakan masyarakat. Itulah cara terbaik yang bisa kita lakukan untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan,” kata Agung.

Fanshuri Pimpin MPC PP Kota Tanjungpinang 2015-2019

Fansuri terpilih jadi ketua PP Kota Tanjungpinang
Fansuri terpilih jadi ketua PP Kota Tanjungpinang

Setelah melalui musyawarah Cabang (Muscab) Pemuda Pancasila (PP) ke IV, Fanshuri secara aklamasi terpilih memimpin ketua Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Tanjungpinang 2015-2019.

Aklamasi yang dilakukan pada Muscab tersebut, setelah Monang Parulian mengundurkan diri sebagai Calon Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Tanjungpinang, pada hasil kerja formatur pimpinan sidang Musyawarah Cabang (Muscab) Ke-IV di Hotel Aston Senin, (09/11/2015).


Fanshuri yang juga merupakan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Tanjungpinang mengatakan, mampu mengurusi Ormas dengan selogan "Sekali Layar Terkembang Surut Kita Berpantang" dengan upaya membentuk barisan pengkaderan pemuda yang berjiwa Pancasila sebagai mandat dari pimpinan Pemuda Pancasila Pusat.

"Saat ini kita mendapatkan mandat dari ketua umum Pemuda Pancasila untuk kembali ke titik nol (back to zero for zero to hero), artinya kita harus kembali bangkit seperti dulu dengan semangat pancasila artinya kembali ketitik nol dengan meninggalkan sikap prenamisme," kata Fanshuri.


Ada 3 unsur pokok rencana awal Program Kerja MPC Pemuda Pancasila yang tekah di nahkodainya ini dengan mengutamakan pendataan dan pengkaderan organisasi.

"Tiga pilar awal yang akan kita lakukan adalah Konsolidasi, Registrasi dan Kaderisasi, artinya kita mantabkan di internal dulu. Yang jelas Pemuda Pancasila akan terus bermitra dengan pemerintah untuk membantu masyarakat," ujarnya.

Pemilihan ketua PP diikuti oleh Seluruh perwakilan MPC, PAC, Ranting, satuan pelajar mahasiswa dan sri kandi Pemuda Pancasila Kota Tanjungpinang. Setelah hasil Muscab MPC Pemuda Pancasila Kota Tanjungpinang ini, Fanshuri diberikan rentang waktu 2 minggu untuk mengurus kepengurusan MPC PP Kota Tanjungpinang.


Arsip berita : 10 November 2015

Walikota Tanjungpinang Buka Sosialisasi Peraturan Pertanahan

Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah Buka Sosialisasi Peraturan Pertanahan
Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah Buka Sosialisasi Peraturan Pertanahan

Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansayah membuka sosialisasi peraturan pertanahan yang dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tanjungpinang, di aula Bulang Linggi kantor badan Perpustakaan, Arsip dan Museum Kota Tanjungpinang, Senin pagi (9/11).

Dasar pelaksanaan kegiatan ini, karena melihat banyak permasalahan tumpang-tindih kepemilikan lahan di Kota Tanjungpinang dan sosialisasi ini dengan tema "Mari wujudkan peningkatan tertib administrasi pertanahan dan jaminan kepastian hukum hak atas tanah."


Lis mengatakan, tanah merupakan objek yang sangat vital menyangkut permasalahan tanah. "Alhamdulillah sampai saat ini belum ada yang krusial. Hampir semua wilayah Kota Tanjungpinang memiliki spesifikasi permasalahan tersendiri. Untuk itu sejak tahun 2014, Pemko Tanjungpinang mengantisipasinya, antara lain dengan diterbitkannya surat tanah seperti alashak yang dicetak dengan security printing, agar tidak dapat diduplikasi oleh pihak-pihak atau oknum yang tidak bertanggung jawab," kata Lis.

Lanjut dikatakan Lis, kegiatan ini tidak mungkin dapat menghilangkan seluruh permasalahan tanah, tapi setidaknya diharapkan dapat berdampak menurunnya kesalahan dalam pelaksanaan administrasi pertanahan, sehingga dapat meminimalisir permasalahan pertanahan kedepannya.
"Saya juga telah memerintahkan kepada para lurah untuk menginventarisasi pertanahan di wilayahnya masing-masing. Sosialisasi ini haruslah benar-benar diikuti dengan seksama sehingga sebagai pelayan terdepan terhadap masyarakat, dapat menangani permasalahan atau konflik yang mungkin timbul terkait pertanahan ini," ujar Lis.


Terpisah Kepala BPN Kota Tanjungpinang, yang diwakili oleh Asnen Novizar, mengemukakan beberapa peraturan pertanahan yang berlaku di BPN Kota Tanjungpinang.

“Yang pertama tertuang dalam PP Nomor 13 tahun 2010, tentang penerimaaan Negara bukan pajak di BPN. Yang kedua tertuang dalam Perda Nomor 10 tahun 2014 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Tanjungpinang," kata Asnen, Kepala Seksi (Kasi) Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Kota Tanjungpinang.

Demi mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam penerapan pertanahan, maka katanya kebijakan peraturan merupakan ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap aparatur pemerintah.

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Pertanahan ini berlangsung 1 hari yang diikuti sekitar dari 200 peserta, antara lain Rukun Warga (RW), Camat dan Lurah se-Kota Tanjungpinang. Dan juga hadir pada acara tersebut Asisten bidang Pemerintahan, Mekwanizar, Kabag Pemerintahan, Kabag Hukum HAM, Kasatpol PP, serta Camat dan Lurah Kota Tanjungpinang.

Oktober 2015, IHK Batam -Tanjungpinang Deflasi 0,72 Persen

Kepala BPS Kepri Dumangar Hutauruk
Kepala BPS Kepri Dumangar Hutauruk

Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan Riau (Kepri) menyatakan, Indek Harga Konsumen (IHK) gabungan dua Kota Batam dan Tanjungpinang di Provinsi Kepri pada Oktober 2015, deflasi sebesar 0,72 persen.

Deflasi di Kota Batam tercatat sebesar 0,67 persen dan di Kota Tanjungpinang sebesar 1,01 persen. IHK gabungan 2 Kota di Provinsi Kepri pada Oktober 2015 tersebut mengalami penurunan indeks dari 121,62 pada September 2015, menjadi 120,75 pada Oktober ini atau terjadi deflasi gabungan sebesar 0,72 persen," kata kepala BPS Kepri, Dumangar Hutauruk, Senin (9/11).


Dikatakan Dumangar, deplasi atau penurunan IHK 2 Kota gabungan di Provinsi Kepri pada Oktober 2015, disebabkan pengaruh menurut kelompok pengeluaran yaitu kelompok bahan makanan sebesar 3,26 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 0,11 persen. Kemudian kelompok sandang sebesar 0,19 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0,01 persen serta kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,27 persen.

Sebaliknya, katanya dua indeks kelompok gabungan mengalami kenaikan yaitu, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,35 persen; dan kelompok kesehatan sebesar 0,03 persen.


Sementara dilihat dari 82 kota IHK di Indonesia, Kota Tanjungpinang dan Kota Batam menempati
peringkat ke-6 dan ke-8 dari 44 kota IHK yang mengalami deflasi.

Dan sisanya kota lainya mengalami inflasi dengan inflasi tertinggi terjadi di Kota Manado sebesar 1,49 persen dan inflasi terendah sebesar 0,01 persen terjadi di Kota Yogyakarta. Sebaliknya deflasi tertinggi terjadi di Kota Tanjung Pandan sebesar 1,95 persen dan deflasi terendah terjadi di Kota Padang Sidempuan sebesar 0,01 persen.


Arsip berita : 9 November 2015

Wawako Tanjungpinang, Ketua PP Terpilih Harus Mengerti Makna Pancasila

Wakil Walikota Tanjungpinang Syahrul Buka Muscab PP
Wakil Walikota Tanjungpinang Syahrul Buka Muscab PP
 
Wakil Walikota Tanjungpinang, berpesan kepada ketua Pemuda Pancasila (PP) yang terpilih pada pelaksanaan musyawarah cabang IV Kota Tanjungpinang tahun 2015, harus mengerti makna dari Pancasila.

"Pancasila mengajarkan hal-hal yang baik dan benar, apalagi melihat kondisi zaman saat ini. Semoga ketua yang terpilih bisa mengajak teman-teman atau anggotanya, baik masih sekolah maupun putus sekolah untuk bersifat positif," kata Wakil Walikota Tanjungpinang, Syahrul saat membuka Muscab ke IV, Senin di Hotel Aston Tanjungpinang.

[Baca juga - Wako Tanjung Pinang tidak hadiri rapat dana bagi hasil Pelindo, ini alasannya]

Oleh sebab itu, kata Syahrul semuanya harus bersinergi, selain OKP maupun Ormas lainya, bersatu untuk membuat ide cemerlang menjadikan Tanjungpinang yang lebih baik.

Selain itu, kata Syahrul ada tiga poin yang harus dipahami oleh ketua yang terpilih begitu juga untuk seluruh anggota Pemuda Pancasila (PP).

"Poin tersebut yaitu Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, kemudian Pancaslia sebagai idiologi negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Kalau tiga poin dipahami dan dimengerti, maka Kota Tanjungpinang akan berobah," ujar Syahrul.

[Baca juga - Wako Tanjung Pinang, Pemuda lawan paham radikal]

Kedepan Syahrul berharap, ketua yang terpilih harus paham dengan tiga poin tersebut.

Terpisah ketua pelaksana Musyawarah cabang (Muscab) IV Kota Tanjungpinang tahun 2015 Pemuda Pancasila, Pansuri mengatakan sangat setuju dengan disampaikan oleh Wakil Walikota Tanjungpinang untuk tiga poin yang harus dipahami oleh ketua terpilih.

Karena dikatakanya, Pemuda Pancasila bertekat menjaga kedaulatan NKRI diwilayah perbatasan, sesuai dengan amanat diperintahkan ketua pusat.

"Muscab ini merupakan pogram inti yang di laksanakan Orrganisasi masyarakat (Ormas) PP Tanjungpinang dengan tema back to zero From tZero to Hero, yaitu kembalinya ke titik nol. Artinya diharapkan para seluruh anggota PP Tanjungpinang maupun dan dimanapun berada diseluruh Indonesia, kembali ketitik nol sesuai amanat ketua PP pusat. Sebagai titik awal terbentuk PP di Indonesia tidak ada lagi namanya premanisme," kata Pansuri.

Bahkan katanya ini merupakan perintah dari Presiden Indonesia Jokowi yaitu tentang revolusi mental.

"Jadi untuk ketua yang terpilih, supaya nanti bisa menghijrahkan ke masing-masing anggotanya,"tutupnya.

[Baca juga - Ansar Ahmad tampung aspirasi warga bukit jaya, ini aspirasinya]
 
Arsip berita : 9 November 2015

Walikota Tanjungpinang Minta Pemuda Lawan Paham Radikalisme

Walikota Tanjungpinang Lis Darmasyah poto bersama
Walikota Tanjungpinang Lis Darmasyah poto bersama

Walikota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, meminta para pemuda melawan paham radikalisme dalam mengahdiri dialog pencegahan terorisme yang dilaksanakan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Kepri.

"Saya minta para pemuda melawan paham radikalisme, supaya terorisme tidak bisa menjangkau jaringan yang lebih luas lagi, khususnya di wilayah provinsi Kepri,” kata Lis. Jum’at (06/11) di Aula Asrama Haji Tanjungpinang.

[Baca juga - Angkatan kerja kepulauan riau 2015]

Semenetara Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Brigjen Pol Drs. Hamidin, beberapa gambaran mengenai pergerakan terorisme di Indonesia, seprti ISIS dan oraganisasi teroris lainnya.

"Untuk itu saya mengajak para mahasiswa, masyarakat, pemerintah daerah, serta stakholder lainnya untuk berperan dalam pencegahan masuknya paham terorisme dan radikalisme di Indonesia, khususnya wilayah Provinsi Kepri," kata Hamidin.

[Baca juga - Ekonomi kepri triwulan III 2015]

Paham radikalisme dan kejahatan teroris, Kata Hamidin, sangat mudah menyerang di kalangan pemuda. " Oleh karenanya dialong ini sangat penting diikuti oleh kalangan tokoh pemuda, agar para mahasiswa bisa lebih aktif menangkal masuknya paham tersebut," ujarnya.

Dialog sehari itu diikuti ratusan mahasiswa dari Perguruan Tinggi dan tokoh perempuan di wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Kepri. Dan juga turut hadir dalam acara tersebut,. Reni Yusneli, jajaran pimpinan FKPD, dan Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Brigjen Pol Drs. Hamidin yang juga selaku narasumber dalam kegiatan itu.

[Baca juga - Wako Tanjung Pinang tidak hadir rapat dana bagi hasil Pelindo]
 
Arsip berita : 6 November 2015

Wako Tanjungpinang Tidak Hadir Rapat Pengelolaan Bagi Hasil Pelindo, Ini Kata Wali Kota


Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah
Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah
Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah mengatakan ketidakhadiran pihak perwakilan dari Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang, tentang membicarakan masalah menyelesaikan pengelolaan bagi hasil pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Pelindo Tanjungpinang, karena undangan yang diberikan mendadak.

"Pelindo buat surat undangan mendadak hari ini, sementara besoknya pemko ada acara, bagaimana mau datang," kata Lis, Jumat (6/11).

[Baca juga - GM Pelindo, kita akan bayar dana bagi hasil]

Dikatakan Lis, jangan Pelindo memikirkan kekecewaannya saja, pikirkan juga Pemko. Kalau agendanya saja membahas masalah hutang Pelindo biarlah kepada Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).

"Namun jika berbicara mengenai legalitas, Legal Opinion (LO) nya sudah ada dan berbicara masalah pembayaran baru saya temui," ujar Lis.

Bahkan Lis menegaskan, bayarkan saja hak Pemko Tanjungpinang, karena itu bukan uangnya (Pelindo). Didalam struktur APBD ada namanya sumbangan pihak ketiga.

[Baca juga - Ini dia Jumlah harta kekayaan calon kepala daerah Kepri]

"Jika itu tidak diterapkan, berarti lebih hebatlah putusan GM Pelindo I Cabang Tanjungpinang dari Undang- undang tentang keuangan," sindir Lis.

Seharusnya katanya, Pelindo memiliki kearifan lokal dengan memikirkan masyarakat. Perlu diingat bahwa Undang-undang sekarang tidak menyebutkan Pelindo penguasa tunggal di pelabuhan.

Dalam berita sebelumnya di media ini menjelaskan, General Manager (GM) Pelindo 1 Tanjungpinang, I Wayan Wirawan menyampaikan, akan membayar dan menyelesaikan pengelolaan bagi hasil pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Pelindo Tanjungpinang kepada pihak Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang akhir Nopember 2015.

“Insyallah akan kita selesaikan paling lambat pada akhir Nopember 2015. Namun saya lihat dahulu seperti apa perjanjiannya karena saya baru tugas di Tanjungpinang. Namun untuk jumlahnya harus kita luruskan antara pihak Pelindo dan Pemko Tanjungpinang,” kata I wayan.

[Baca juga - Angkatan kerja di Kepulauan Riau]

Bahkan usaha untuk membicarakan masalah dan meluruskan masalah ini, katanya sebelumnya pihak Pelindo 1 Tanjungpinang sudah berkoordinasi dengan pihak Pemko.

"Buktinya hari ini kita ajak pihak Pemko Tanjungpinang untuk duduk bersama membahasnya, yang sebelumnya sudah kita sampaikan undangan pada pihak Pemko Tanjungpinang. Tapi karena kesibukan pihak Pemko Tanjungpinang, maka itu pertemunnya di tunda,” tutupnya.

[Baca juga - Pertumbuhan ekonomi kepri menurut BPS]
Arsip berita : 6 November 2015

Ekonomi Kepri Triwulan III 2015 Tumbuh 6,37 Persen

 
Kepala BPS Kepri Dumangar Hutauruk
Kepala BPS Kepri Dumangar Hutauruk
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyampaikan, perekonomian Kepri sampai dengan triwulan III tahun 2015 tumbuh sebesar 6,37 persen, dan pengaruh paling besar yaitu lapangan usaha perdagangan besar eceran dan reparasi mobil sepeda motor.

"Pertumbuhan tersebut terjadi pada seluruh lapangan usaha, yaitu lapangan usaha perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor merupakan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 13,40 persen. Kemudian diikuti oleh jasa lainnya sebesar 11,84 persen dan penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 11,30 persen," kata kepala BPS Kepri, Dumangar Hutauruk, Jumat (6/11).

[Baca juga - GM Pelindo akan bayar hutang ke pemko]

Sedangkan untuk struktur perekonomian Kepri, menurutnya lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan III-2015 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu, Industri pengolahan (38,41) persen, konstruksi (17,47 persen) dan pertambangan dan penggalian (14,24 persen).

"Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kepri pada Triwulan III-2015, Industri pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,46 persen, diikuti perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor sebesar 0,97 persen dan Konstruksi sebesar 0,79 persen," ujarnya.

Sementara ekonomi Kepri triwulan III-2015, katanya, mengalami percepatan pertumbuhan sebesar 1,92 persen bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi triwulan sebelumnya (q-to-q).

[Baca juga - Ini dia jumlah harta kekayaan calon kepala daerah yang diumumkan KPU]

"Hal ini dipicu oleh peningkatan belanja pegawai berupa pencairan gaji ke 13 dan rapelan kenaikan gaji di wilayah Kepri, sehingga pertumbuhan ekonomi pada lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib di Triwulan III Tahun 2015 dan ini sebesar 8,13 persen. Selain itu adanya penambahan jaringan internet dan peningkatan penggunaan jasa internet menyebabkan terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi pada lapangan usaha Informasi dan Komunikasi pada triwulan III tahun 2015 sebesar 8,04 persen" kata Dumangar.

Sementara perekonomian Kepri mengalami pertumbuhan yang cukup rendah di regional Sumatera secara q-to-q di triwulan III-2015, namun tertinggi untuk pertumbuhan secara c-to-c.

[Baca juga - Tingkatan angkatan kerja di Kepulauan Riau]
 
Arsip berita : 6 November 2015

Angkatan Kerja DiKepri Agustus 2015 Capai 891.988 Orang


Kepala BPS Kepri Dumangar Hutauruk
Kepala BPS Kepri Dumangar Hutauruk
Jumlah angkatan kerja di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) pada Agustus 2015 mencapai 891.988 orang.

"Bila dibanding jumlah angkatan kerja pada Agustus 2014 sebanyak 878.415 orang, untuk angkatan kerja pada Agustus 2015 bertambah sebanyak 13.573 orang," kata kepala Badan Puat Statistik (BPS) Kepri, Dumangar Hutauruk, Kamis (5/11).

[Baca juga - Temuan penambang pasir di kawasan Bebas FTZ]

Dikatakan Dumangar, sedangkan untuk jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi Kepri pada Agustus 2015 mencapai 836.670 orang, bertambah sekitar 17.014 orang dibanding keadaan Agustus 2014, pada Agustus 2014 jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 819.656 orang.

Bahkan katanya, selama setahun terakhir (Agustus 2014-Agustus 2015), jumlah penduduk yang bekerja mengalami penurunan pada beberapa sektor, yaitu di sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi sebanyak 34.434 orang atau sekitar (14,73 persen). Di sektor listrik, gas dan air minum sebanyak 904 orang atau sekitar (24,57persen) dan sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi sebanyak 1.370 orang atau sekitar (2,44 persen).

"Sedangkan sektor yang mengalami kenaikan tertinggi adalah sektor jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan sebanyak 28.714 orang atau sekitar (20,72 persen)," ujarnya.

[Baca juga - GM Pelindo berencana akan bayar hutang ke pemko]

Sementara pekerja yang bekerja berdasarkan jumlah jam kerja pada Agustus 2015, katanya sebanyak 717.317 orang atau sekita (85,73 persen) yang bekerja di atas 35 jam per minggu, sedangkan penduduk bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 15 jam perminggu mencapai 16.953 orang atau sekitar (2,03 persen).

Sementara pada Agustus 2015, penduduk bekerja dengan pendidikan SMA atau Sederajat masih tetap mendominasi yaitu sebanyak 265.733 orang atau sekitar (31,76 persen).

Sedangkan penduduk bekerja dengan pendidikan Diploma selama Agustus 2015, sebanyak 30.770 orang atau sekitar (3,68 persen) dan penduduk bekerja dengan pendidikan DIV/S1/S2/S3 sebanyak 96.499 orang (11,53 persen).

[Baca juga - ini dia jumlah harta kekayaan calon kepala daerah di kepri]
Arsip berita : 6 November 2015

KPU Kepri, Umumkan Harta Kekayaan Calon Kepala Daerah Dan Wakil

Ketua KPU Kepri Said Sirajudin (MK)
Ketua KPU Kepri Said Sirajudin (MK)
 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepri mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) calon Gubernur, Wakil Gubernur, calon Walikota dan Wakil Walokta Batam di Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) tahun 2015.

Daftar kekayaan tersebut, untuk calon gubernur Kepri Soerya Respationo berdasarkan tanggal pelaporan 15 Maret 2010 Rp3.871.782.065 dan tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp9.896.193.255. Daftar kekayaan calon wakil Gubernur Kepri Ansar Ahmad pada tanggal pelaporan 24 Februari 2010 sebesar Rp2.197.178.894 dan tanggal pelaporan 10 Juli 2015 sebesar Rp5.417.273.208. Sedangkan daftar kekayaan calon gubernur Muhammad Sani tanggal pelaporan 27 Oktober 2014 sebesar Rp3..515.106.974 dan tanggal pelaporan 15 Juli 2015 sebesar Rp3.852.796.324. Dan daftar harta calon wakil gubernur Nurdin Basirun tanggal pelaporan 10 Desember 2012 Rp5.602.965.447 dan tanggal 8 Mei 2015 sebesar Rp6.262.965.447.

[Baca juga - Agung Mulyana, ""SKPD belum bisa ikuti ritme kerja" ]

Sedangkan daftar kekayaan calon Walikota Batam Ria Saptarika tanggal 18 Nopember 2014 Rp2.252.129.742, tanggal 7 Agustus 2015 Rp2.685.129.742. calon wakil walikota Batam, Sulistyana tanggal 23 Juli 2015 Rp2.571.343.062. Sedangkan calon Walikota M.Rudi tanggal pelaporan 31 Juli 2012 Rp24.201.941.367, tanggal 7 Agustus 2015 Rp25.770.391.449 dan calon wakil walikota Batam Amsakar Ahmad tanggal pelaporan 1 Juni 2013 -Rp129.234.816 dan tanggal 1 Juli 2015 -Rp3.258.254.

Ketua KPU Kepri Said Sirajudin mengatakan LHKPN ini untuk memeriksa harta pasangan calon kepala daerah yang sudah diatur dalam UU no 28 tahun 1999.

“Kewajiban untuk melaporkan tersebut, diatur dalam peraturan KPU Nomor 9 tahun 2015 sebagai salah satu syarat mencalonkan diri dalam pilkada,” kata Sirajudin usai pembekalan kepala daerah dan penyelenggara Pilkada dan Deklarasi LHKPN calon kepala daerah di Aula Kantor Gubernur Kepri, Kamis (5/11).

Laporan LHKPN, katanya, diberikan sebelum jadi pejabat selama menjabat dan sesudah tidak menjabat. "LHKPN sendiri merupakan salah satu instrumen pencegahan korupsi yang sedang dikampanyekan KPK." katanya.

[Baca juga - Temuan penambangan pasir di kawasan FTZ]

Selain itu, menurutnya dalam penyampaian LHKPN tersebut mencakup kejujuran dalam kepemilikan harta benda calon kepala daerah, termasuk didalamnya diceritakan asal muasal harta yang didapatkannya. "Jadi tujuan dari LHKPN ini juga untuk memunculkan jiwa-jiwa pejabat yang transparan dan anti korupsi," ujar Sirajudin.

Begitu juga yang disampaikan perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aida mengatakan bahwa deklarasi LHKPN ini dapat menjadi rujukan masyarakat menentukan pilihannya 9 Desember nanti.

“Laporan ini bisa menjadi rujukan masyarakat untuk menentukan kepala daerah berdasarkan harta kekayaannya,” kata Aida.

Dengan adanya keterbukaan harta yang dilaporkan calon kepala daerah, menunjukan calon kepala daerah yang jujur. "Masyarakat juga harus mengawal pergerakan harta dari masing-masing calon apabila terpilih nanti. Apakah setelah terpilih hartanya meningkat drastis. Jadi, masyarakat dapat melihat pergerakan harta penyelenggara sebelum dan sesudah terpilih.," ujar Aida.

[Baca juga - GM Pelindo berniat membayar dana bagi hasil]
 
Arsip berita : 5 November 2015

Kata GM Pelindo1 Tanjungpinang, Insyallah Dana Bagi Hasi Dibayar Akhir November 2015

 
(Tegah) GM Pelindo 1 Tanjungpinang, I Wayan Wirawan sampaikan penjelasan pada Media
(Tegah) GM Pelindo 1 Tanjungpinang, I Wayan Wirawan sampaikan penjelasan pada Media
General Manager (GM) Pelindo 1 Tanjungpinang, I Wayan Wirawan menyampaikan, akan membayar dan menyelesaikan pengelolaan bagi hasil pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Pelindo Tanjungpinang kepada pihak Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang akhir Nopember 2015.

"Insyallah akan kita selesaikan paling lambat pada akhir Nopember 2015. Namun saya lihat dahulu seperti apa perjanjiannya karena saya baru tugas di Tanjungpinang. Namun untuk jumlahnya harus kita luruskan antara pihak Pelindo dan Pemko Tanjungpinang," kata
I wayan Kamis (5/11).

[Baca juga - Deputi KPK, "Lemahnya pengawasan APBD" ]

Dikatakan I Wayan, menurut UU 17 dijelaskan siapa saja boleh membangun pelabuhan asalkan peruntukanya seperti apa.

"Dan Selama ini kita tetap bersinergi degan pemerintah Pemko Tanjungpinang, karena keberdaan kita disini untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.

Usaha untuk membicarakan masalah dan meluruskan masalah ini, katanya sebelumnya pihak Pelindo 1 Tanjungpinang sudah berkoordinasi.

" Buktinya hari ini kita ajak pihak Pemko Tanjungpinang untuk duduk bersama membahasnya, yang sebelumnya sudah kita sampaikan undangan pada pihak Pemko Tanjungpinang. Tapi karena kesibukan pihak Pemko Tanjungpinang, maka itu kita tunda," katanya.

Kemudian tentang pass pelbuhan, sambung Wayan, sebenarnya tidak ada kenaikan tarif, hanya keselahan tekhis.

"Tapi intinya kami akan tetap membayarnya. Namun beri saya waktu sampai akhir bulan Nopember 2015. Tapi yang jelas harus ada kesepakatan yang jelas antara pihak Pelindo dan Pemko Tanjungpinang," ujarnya.

[Baca juga - Agung Mulyana, "SKPD belum mampu mengikuti ritme kerja" ]

Sebelumnya pemberitaan di media yang beredar, bagi hasil pengelolaan pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) kepada Pemko sebesar Rp 2 miliar yang dikelola oleh PT. Pelindo I Cabang Tanjungpinang agar bisa kembali ke kas daerah.

Bahkan, Walikota Tanjungpinang Lis Darmansyah rencananya akan meminta Pemprov Kepri mengalihkannya menjadi pelabuhan Pemda, jika tidak dibayar.

Bagi hasil harus di masukan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yag telah dilakukan sebelumnya pada 2013 lalu, karena hingga saat ini PT. Pelindo belum juga menyerahkan hasil pengelolaan tersebut ke kas daerah.

Bahkan dikatakan Lis, Kejari dan Kejati telah membuat Legal Opinion (LO) bahwa hal tersebut bisa dilanjutkan, karena masyarakat tetap dipungut biaya ketika masuk kedalam kawasan pelabuhan.

Diketahui dalam MOU yang telah dibuat dan berakhir pada tahun 2012 lalu, pas pelabuhan Rp5.000 yang ditarik pelindo dari setiap penumpang, Rp500 di antaranya harus disetor ke Pemko Tanjungpinang.

[Baca juga - DPRD Temukan tambang pasir di kawasan FTZ ]
 
Arsip berita : 5 November 2015